Seakan tak kunjung berhenti bencana alam di negeri ini. Bencana banjir, tanah longsor, angin puting beliung menghantam tanpa ampun. Fenomena ini memang biasa terjadi dari sebuah konsekuensi kelakuan manusia terhadap sumberdaya alam dan juga dipengaruhi perubahan iklim.
Bencana alam adalah konsekuensi dari kombinasi aktivitas alami (suatu peristiwa fisik, seperti letusan gunung, gempa bumi, tanah longsor) dan aktivitas manusia (sumber:id.wikipedia.org)
Bukan berarti menyalahkan alam, seharusnya manusia juga sadar bahwa merekalah yang mempercepat perubahan-perubahan yang tak terkendali itu. Manusia yang mana? Tentunya manusia yang punya kekuasaan untuk menguras sumberdaya alam di negari. Ironisnya, justru orang-orang itu bertempat tinggal jauh dari sumberdaya alam. Misalnya, orang yang tinggal di Jakarta bisa menguras sumberdaya hutan di Kalimantan. Mereka bermodal konsensi dilegalkan atas nama hukum formal.
Selanjutnya, perubahan iklim itu juga disebabkan aktivitas manusia yang berlebihan. Misalnya sektor transportasi, industri, deforestasi, illegal loging, dan sampah.
Bukan berarti aktivitas itu dilarang, namun selanjutnya harus ada tindakan untuk meminimalkan bencana terjadi dan bagaimana kesiapan menghadapi bencana itu?
Di Indonesia, peran itu seharusnya dilakukan oleh negara. Negara berkewajiban melakukan antisipasi untuk terjadinya bencana. Misalnya, kontrol terhadap konsesi HPH/HTI jangan sampai pemegang melakukan kejahatan menebang melebihi daya dukung hutan.
Selain itu, organisasi dan manajemen penanganan bencana harus siap setiap saat. Ukurannya mudah, seberapa cepat tindakan dan korban dapat dievakuasi.
Sepertinya kedua hal tersebut, antisipasi dan manajemen penanganannya, belum dapat dilakukan dengan sungguh-sungguh. Ya, akhirnya rakyat juga yang menanggung resiko bencana itu.
Kondisi sekarang ini, bencana dapat terjadi dimana saja dan kapan saja. Tidak di kota, tidak di desa, tidak di rumah, tidak di mall, tidak di jalan, dimana pun bisa terjadi.
Berhati-hatilah....
ewn
